seminar perkaderan muhammadiyah

Dalam sebuah acara seminar perkaderan kemaren, ada celetukan dari seorang teman (immawati intarti) yang cukup menggelitikku. Kurang lebih ucapannya seperti ini : “berapa banyak kader muhammadiyah yang ada di UGM, tapi berapa gelintir kah yang aktif atau minimal ikut di IMM?”….

Celetukan ini secara tidak langsung telah dijawab loleh Buya Syafi’ie Ma’arif dengan jawaban yang cukup membuatku termenung. Buya mengatakan, seorang kader muhammadiyah tidaklah harus orang yang berkecimpung dalam ortom maupun amal usaha muhammadiyah. Akan tetapi, seorang kader adalah orang yang berusaha meakukan usaha-usaha untuk tercapaianya tujuan muhammadiyah meskipun dia berada diluar lingkup muhammadiyah.

Jika semua kader, (dalam hal ini beliau mengkhususkan pada alumni muallimien) diharuskan berkiprah pada ortom maupun amal usaha muhammadiyah, maka yang akan terjadi justru gesekan-gesekan antar sesama internal kader. Dalam artian, perebutan posisi tidak dapat dihindarkan. Kader yang dilahirkan cukup banyak, sementara amal usaha maupun ortom tidak akan mampu menampungnya secara keseluruhan.

Sehingga, yang diperlukan adalah pembagian tugas. Kader manakah yang akan ditempatkan dalam internal muhammadiyah dan kader manakah yang akan diutus untuk berkiprah diluar muhammadiyah?. Hanya saja perlu manajerial untuk mensinergiskan kinerja kader agar tetap terintegrasi dalam satu payung, yaitu MUHAMMADIYAH. Untuk itulah, muallimin tidak hanya bertugas mencetak kader persyarikatan, tetapi lebih jauh….muallimien harus mampu mencetak kader bangsa, dan kader ummat.

Madrasah muallimien saat ini seharusnya tidak lagi berorientasi mencetak ‘muallim-muallim’ saja. Tetapi, mampu menghasilkan kader-kader yang siap menjadi ‘qo id’ atau pemimpin. meskipun namanya tetap madrasah muallimin, tetapi esensinya adalah madrasatul qo-idien. Sekolah para pemimpin. bahkan, buya sempat melontarkan satu guyonan yang cukup menarik : “berapa orangkah mantan ketua PP Muhammadiyah yang alumni muallimien? Baru 1 orang (beliau sendiri).”untuk itulah pola pebelajaran yang diterapkan di muallimien haruslah mengacu pada terbentuknya kader-kader yang berjiwa pemimpin. baik dalam konteks persyarikatan, ummat, ataupun bangsa.

Selama ini, sudah banyak sekali contoh kader-kader muhammadiyah yang juga menjadi tokoh bangsa, maupun tokoh ummat. Pada jajaran pemerintahan, muhammadiyah juga selalu menempatkan kader-kadernya pada posisi strategis. Saya jadi teringat perkataan seorang alumni muallimien (ust. Ridwan Furqony): ketika muhammadiyah memilih untuk tidak membentuk partai politik, bukan berarti muhammadiyah anti-politik. Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah, tetap mempunyai sikap politik meskipun tidak menerjunkan dirinya dalam politik praktis dengan membentuk partai. Sikap politik muhammadiyah adalah ‘mendidik kader-kadernya untuk kemudian dikirim ke partai-partai politik dengan tetap mengusung nilai-nilai muhammadiyah. Sehingga, meskipun berbeda parpol, tetapi yang diusung tetaplah sama, yaitu muhammadiyah’. Ketika duduk sebagai anggota dewan, visi misi yang dibawanya adalah muhammadiyah, meskipun dengan baju partai yang berbeda-beda.

Masalahnya adalah, sampai saat ini, sejauh mana muhammadiyah mendidik kader-kader yang siap untuk diterjunkan keranah-ranah public diluar muhammadiyah? Bentuk pengkaderan seperti apa, dan bagaimana yang sudah dilakukan muhammadiyah untuk menciptakan kader-kader yang berkompeten? Sejauh mana muhammadiyah dijadikan sebagai payung yang mengintegrasikan dan mensinergiskan kader-kader yang berada diinternal muhammadiyah dengan kader-kader yang berjuang diluar muhammadiyah? Sejauh mana muhammadiyah melakukan monitoring terhadap kinerja kadernya, apakah masih berada pada koridor ‘nilai-nilai yang diusung oleh muhammadiyah’ ataukah justru sudah melenceng? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul.

Buya juga mengatakan bahwa selama ini muhammadiyah cenderung masih diposisikan sebagai gerakan ‘pembantu’, bukan gerakan ‘pembaharu’. Fasilitas pendidikan, maupun kesehatan milik muhammadiyah belum bisa dijadikan acuan. Saat ini, justru muhammadiyah yang lebih banyak mengacu kepada pemerintah. Suatu saat, muhammadiyah harus mampu menjadi ‘avant garde’ dimana pemerintahlah yang akan mengacu kepada muhammadiyah. Pada saat itulah, muhammadiyah baru bisa disebut sebagai ‘gerakan pembaharu’ atau pioniir. Fakta dan realitas dilapangan mengatakan, bahwa sekolah-sekolah muhammadiyah, yang unggulan sekalipun saat ini masih belum mampu menjadi ‘unggulan’ apalagi ‘contoh’ ditataran nasional. Tapi, semua itu bukan mustahil. Buya mengatakan, muhammadiyah pasti bisa. Sebagai kader muda IMM, hal ini menjadi PR yang harus dipikirkan. Karena mau tidak mau, 20 tahun atau 30 tahun kedepan, kitalah yang akan memegang tampuk kepemimpinan muhammadiyah. Apakah muhammadiyah akan tetap menjadi gerakan pembantu, ataukah muhammadiyah benar-benar menjadi gerakan pembaharu?

Banyak yang masih mau ditulis, tapi dah ngantuk je…